Tanya Jawab Klinik Hukum

Pertanyaan :

Bagaimana kedudukan Hak Tanggungan yang perikatan pokoknya diperbaharui atau di novasi?



Jawaban :

Novasi atau pembaharuan utang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam lahirnya perikatan baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditor, debitor maupun objek perikatan.
Pasal 1413 KUHPerdata menyatakan :
”Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang :
1. apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya; 
3. apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya ”
 
Berdasarkan ketentuan pasal 1413 KUHPerdata tersebut, novasi dapat berbentuk :
1. Penggantian perikatan lama dengan perikatan baru dengan kreditor dan debitor yang sama (novasi objektif).
2. Penggantian debitor dengan perikatan baru yang menghapuskan kewajiban debitor lama berdasarkan perikatan yang lama (novasi pasif)
3. Penggantian kreditor dengan perikatan baru yang menghapuskan kewajiban debitor lama berdasarkan perikatan lama (novasi aktif).
Bahwa novasi aktif dan novasi pasif disebut novasi subjektif.
Perhatikan Pasal 1421 KUHPerdata :
Hak-hak istimewa dan hipotek yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal itu secara tegas dipertahankan oleh debitur.
Pasal 1423 KUHPerdata :
 
Apabila pembaruan utang diadakan antara kreditur dan salah seorang dan para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka hak-hak istimewa dan hipotek tidak dapat dipertahankan selain atas barang-barang orang yang membuat perikatan baru itu. 
Pasal 1424 KUHPerdata :
Karena adanya pembaruan utang antara kreditur dan salah seorang para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka para debitur lainnya dibebaskan dan perikatan. Pembaruan utang yang dilakukan terhadap debitur utama membebaskan para penanggung utang. Meskipun demikian, jika dalam hal yang pertama kreditur telah menuntut para debitur lain itu, atau dalam hal yang kedua ia telah menuntut para penanggung utang supaya turut serta dalam perjanjian baru, tetapi orang-orang itu menolak, maka perikatan utang lama tetap berlaku.
 
Oleh karena itu bahwa suatu Hak Tanggungan yang melekat pada perikatan pokok, yang kemudian diperbaharui atau di novasi :
1. Pada novasi objektif, tanpa penggantian kreditor dan debitor, maka untuk tetap dapat mempertahankan HT yang telah dibebankan, maka dalam perjanjian yang merupakan pembaruan atas perikatan lama, perlu ditegaskan kembali maksud untuk tetap mempertahankan HT yang telah ada dan telah diberikan tersebut.
2. Pada novasi subjektif aktif, dengan penggantian kreditor, hal sama yaitu bahwa perjanjian pembaruan utangnya harus dicantumkan dengan tegas maksud dari para pihak untuk tetap mempertahankan HT yang telah dibebankan, agar HT yang telah ada tetap dapat dipertahankan, tanpa kehilangan eksistensinya.
3. Pada novasi subjektif pasif, dengan penggantian debitor, maka demi hukum HT hapus, kecuali dalam hal debitor baru yang menggantikan debitor lama adalah juga pemberi HT dalam perikatan pokok yang dihapuskan dengan novasi tersebut. Dalam hal debitor lama adalah juga pemberi HT dalam perikatana pokok yang dihapuskn dengan novasi tersebut, maka untuk tetap mempertahankan HT yang telah diberikan tersebut, dalam perjanjian pembaruan utangnya harus dicantumkan dengan tegas maksud dari para pihak untuk tetap mempertahankan HT yang telah dibebankan agar HT yang telah ada tetap dapat dipertahankan tanpa kehilangan eksistensinya.
Sedangkan dalam hal debitor lama adalah bukan pemberi HT dalam perikatan pokok yang dihapuskan dengan novasi tersebut, dan juga tidak lagi menjadi debitor dalam perjanjian baru yang merupakan novasi dari perikatan pokok yang dihapuskan, maka dengan konsepsi bahwa HT hapus demi hukum, agar kreditor tetap dapat terlindungi dengan hak mendahulunya, wajib untuk dibuatkan perjanjian pemberian HT baru dan selanjutnya untuk didaftarkan kembali untuk diterbitkan sertipikat HT baru. 
 

PENJAWAB: Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Hum

Udin Narsudin adalah seorang Notaris dan PPAT, juga berprofesi sebagai Dosen. 

Tanya Jawab Terkait